BATAM, Beritasatukepri.com – Kasus dugaan pemerasan yang menyeret seorang oknum wartawan berinisial H menjadi perhatian publik.
H diamankan aparat Satreskrim Polresta Barelang setelah dilaporkan oleh seorang pengusaha berinisial W. Senin(16/11/2026) pada pukul 04 WIB dikediamanya.
Kabar pengamanan tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., M.M.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya diberbagai media, Kasat Reskrim membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang pria berinisial H yang diduga melakukan pemerasan terhadap pelapor W.
“Ya benar, kita telah mengamankan dan sedang melakukan pemeriksaan terhadap seorang berinisial H yang diduga melakukan pemerasan terhadap pelapor W. H merupakan seorang oknum wartawan,” demikian keterangan Kasat Reskrim.
Pernyataan tersebut sekaligus memastikan bahwa perkara ini sedang ditangani oleh Satreskrim Polresta Barelang.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun redaksi, perkara ini bermula dari laporan W terhadap H terkait dugaan pemerasan.
Informasi yang beredar menyebutkan H diduga meminta sejumlah uang kepada W dengan alasan agar pemberitaan mengenai usaha rokok yang menjadi sorotan diturunkan atau dihapus (take down).
Nilai uang yang disebut-sebut dalam informasi tersebut mencapai Rp75 juta berdasarkan kesepakatan yang dikabarkan terjadi. Sementara itu, uang sebesar Rp10 juta disebut telah lebih dahulu diterima melalui transfer pribadi.
Namun, rincian mengenai kesepakatan, penyerahan uang, dan tujuan pemberian uang tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta alat bukti yang sah.
Informasi lainnya menyebutkan H mengaku tidak mengenal W secara pribadi. Meski demikian, W disebut menjadi pihak yang melaporkan H hingga akhirnya perkara tersebut ditangani kepolisian.
Di balik perkara dugaan pemerasan ini, muncul persoalan lain yang juga menjadi perhatian publik.
Pelapor berinisial W disebut-sebut merupakan seorang pengusaha rokok yang usahanya diduga berkaitan dengan peredaran rokok tanpa pita cukai.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah aktivitas usaha yang dimaksud telah diperiksa oleh instansi berwenang, khususnya Bea Cukai.
Jika memang terdapat dugaan pelanggaran ketentuan cukai, tentu persoalan tersebut perlu ditelusuri secara profesional dan transparan.
Perlu ditegaskan bahwa dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta pelanggaran sebelum ada pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Ada apa dengan penegakan hukum?
Kasus ini menghadirkan dua persoalan yang perlu ditempatkan secara proporsional.
Pertama, dugaan pemerasan yang dilaporkan W dan kini sedang diperiksa oleh Satreskrim Polresta Barelang.
Kedua, dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai yang dikaitkan dengan usaha pelapor dan perlu mendapatkan penelusuran tersendiri dari instansi terkait.
Jangan sampai satu persoalan mendapatkan perhatian serius, sementara persoalan lainnya tidak mendapatkan pemeriksaan yang semestinya.
Wartawan bukan pihak yang kebal hukum. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Namun, kebebasan pers juga harus dihormati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Apabila perkara berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme penyelesaian sengketa pers dan peran Dewan Pers juga perlu menjadi perhatian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan yang kini muncul di tengah masyarakat adalah bagaimana sebenarnya awal komunikasi antara H dan W?
Benarkah terdapat kesepakatan uang Rp75 juta untuk menurunkan pemberitaan? Apa dasar permintaan uang tersebut? Bagaimana kronologi penyerahan uang Rp10 juta yang disebut-sebut telah diterima?
Dan yang tidak kalah penting, apakah dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai yang dikaitkan dengan pelapor juga akan ditelusuri oleh instansi berwenang?
Semua pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan bukti dan keterangan resmi, bukan sekadar asumsi.
Polresta Barelang diharapkan mengungkap perkara ini secara transparan, sementara Bea Cukai diharapkan memberikan perhatian terhadap dugaan pelanggaran cukai yang turut menjadi sorotan.
Penegakan hukum harus berlaku adil kepada semua pihak. Jangan sampai publik hanya mendapatkan kabar penangkapan, tetapi tidak memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi.(Ha)
Red: Bsk














