KARIMUN, Beritasatukepri.com – Kondisi fisik bangunan dan akses jalan menuju Kantor Cabang Dinas Kehutanan (Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH) Kabupaten Karimun saat ini memerlukan perhatian serius.
Meski sarana penunjang operasional dinilai memadai, kerusakan pada bagian luar bangunan serta akses jalan yang belum semenisasi cukup mengkhawatirkan para pegawai.
Staf Tata Usaha (TU) Kantor Cabang Kehutanan Karimun, Maidy, mengungkapkan bahwa pelayanan kepada masyarakat sejauh ini berjalan sangat normal. Kantor tersebut juga telah didukung fasilitas operasional berupa 1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor dinas.
Namun, pihaknya merasa khawatir dengan kondisi fisik luar bangunan saat terjadi cuaca buruk.”Yang kami khawatirkan di kantor ini adalah apabila ada angin kencang. Resplang (fascia board) dan plafon luar sudah lapuk, sehingga terpaksa kami topang dengan tiang seadanya supaya tidak roboh,” ujar Maidy saat ditemui di ruang kerjanya di kawasan Kelurahan Teluk Paku, Kecamatan Meral, Karimun, Kamis (16/7/2026).
Selain kondisi bangunan, Maidy juga mengeluhkan akses jalan masuk sepanjang 25 meter yang rusak parah dan belum disemenisasi. Kondisi jalan yang terjal dan berbatu tersebut berpotensi membahayakan keselamatan para pegawai maupun warga yang datang berkunjung.”Harapan kami, kiranya bantuan dari pemerintah provinsi dapat segera dikucurkan demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas,” tambahnya.
Di sisi lain, keberadaan Kantor Kehutanan di bawah pimpinan Deni Resky Saputra Regar ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat.
Perwakilan Kelompok Tani Agro Wisata Pongkar, Arman Suandi Purba, menyatakan bahwa pelayanan dari pihak kehutanan sangat membantu urusan warga, khususnya dalam pemetaan lahan.”Kami dari Agro Wisata Pongkar sangat terbantu, terutama dalam hal pemetaan lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam waktu dekat,” ungkap Arman.
Masyarakat dan pihak internal KPH Karimun berharap sinergi pelayanan yang sudah berjalan baik ini dapat diimbangi dengan perbaikan infrastruktur yang layak demi mengoptimalkan pelayanan publik di sektor kehutanan. (Jogi.P)Red-BSK
