BeritaSatuKepri Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., mengikuti kegiatan Launching Direktorat dan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) dan Bedah Buku Strategi Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2026 yang dilaksanakan secara zoom meeting dari Ruang Vicon Polda Kepri, Rabu (21/1/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Kepri. Pada kesempatan tersebut, Polri secara resmi mengukuhkan Ditres dan Satres PPA dan PPO pada 11 Polda dan 22 Polres sebagai langkah penguatan kelembagaan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.
Adapun 11 Polda yang dikukuhkan meliputi Polda Metro Jaya, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, 22 Polres yang dikukuhkan terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, yang tersebar di wilayah-wilayah strategis dengan tingkat kerawanan kasus PPA dan PPO.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kabareskrim Polri dan Direktorat PPA dan PPO atas komitmen dan kerja keras dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Kapolri menegaskan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO menjadi langkah strategis Polri dalam menjawab tantangan kejahatan kekerasan dan perdagangan orang yang saat ini menjadi perhatian dunia.
Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta maraknya praktik eksploitasi manusia, baik secara individu maupun terorganisir, menuntut penanganan yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada korban. Melalui keberadaan Direktorat PPA dan PPO hingga ke tingkat Polda dan Polres, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat serta penanganan kasus PPA dan PPO dapat dilakukan secara humanis dan berkeadilan.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa Polda Kepri siap mendukung penuh kebijakan Polri dalam penguatan Direktorat dan Satuan PPA–PPO. Saat ini, pembentukan Direktorat PPA–PPO di Polda Kepri tengah memasuki tahap pengusulan ke Mabes Polri serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), disertai penyusunan kajian staf sebagai bagian dari pemenuhan administrasi pembentukan dan peningkatan satuan kerja, dengan mengedepankan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan.
